Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto baru-baru ini menjadi pembicara dalam acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Partai Perindo yang ditujukan bagi kader DPRD periode 2024– 2029. Acara tersebut berlangsung di Ballroom Golden Shop Hotel, Jakarta Pusat. Dalam sambutannya, ia memuji performa Partai Perindo yang dinilainya sebagai partai yang segar dan progresif.
“Partai Muda, Kesadaran Publik Tinggi”
Bima Arya menyebutkan bahwa, dibanding partai-partai yang lebih senior, Perindo hadir dengan semangat muda namun menunjukkan tingkat kesadaran publik yang tinggi “Perindo ini relatif muda … namun kesadaran publik terhadapnya tinggi,” ujarnya.
Semangat Kolaborasi
Menurut Bima Arya, Partai Perindo saat ini didukung oleh banyak tokoh muda dengan latar belakang aktivisme seperti mahasiswa, anti-korupsi, media, sosial media, sosial, dan advokat disabilitas. Hal ini menunjukkan contoh sinergi kolaboratif yang luar biasa, terangnya.
Kritik Konstruktif untuk Mencegah Penyimpangan Pejabat
Bima juga menyoroti pentingnya peran DPRD yang diisi oleh kader Perindo. Ia menyampaikan pesan dari Presiden Prabowo Subianto mengenai efisiensi dan ketepatan penggunaan anggaran daerah (APBD) dengan menekankan bahwa: “Uang rakyat harus kembali ke rakyat, bukan berhenti di kantong pejabat … DPRD harus konsisten mengawalnya.”
Ia juga mengingatkan bahwa DPRD perlu berani memberikan masukan atau kritik ketika kepala daerah tidak berada di jalur yang benar.
Kunci: Kolaborasi Eksekutif dan Legislatif
Menurut Bima Arya, target ambisius pemerintah, seperti pertumbuhan ekonomi 8 persen dan pengurangan drastis angka kemiskinan, hanya dapat dicapai melalui sinergi antara legislatif dan eksekutif. DPRD Perindo diharapkan menjadi pelopor dalam kolaborasi ini. SMA PGRI KOTA BIMA
Intisari Cepat
| Poin Utama | Ringkasan |
|---|---|
| Partai | Partai muda dengan kesadaran publik yang tinggi |
| Anggota Perindo | Terdiri dari aktivis muda dari berbagai sektor seperti mahasiswa, media, sosial, dan advokasi disabilitas |
| Peran DPRD | Harus mengawal penggunaan APBD dan mengkritik kepala daerah jika diperlukan |
| Target Nasional | Sinergi legislatif-eksekutif untuk mendorong pertumbuhan tinggi dan pengentasan kemiskinan |
.